Alokasi dan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau “property tax” ditentukan oleh rakyat di tingkat kabupaten atau kotamadya Amerika Serikat.
Hanya contoh, naik bus GRATIS untuk murid SD sampai mahasiswa perguruan tinggi di semua kota di Amerika.
Bagaimana untuk masyarakat umum?
Tergantung “maunya” masyarakat tersebut, misalnya di kota anak kami bekerja saat ini (Oregon State), naik bus umum GRATIS. Dari rumah ke tempat kerja pakai mobil dinas.
Praktis si anak hampir tidak pernah pakai mobil pribadi, kecuali kalau travel ke luar kota.
Bagaimana dengan kota kota lain di Amerika Serikat?
Seperti apa “mekanisme” rakyat Amerika menyampaikan usulan Alokasi dan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
# Posting penting:
- Suharto Melunasi Hutang Sukarno dan Mencicil Hutang Belanda
- IQ Indonesia Setara Timor Leste – TERENDAH di ASEAN
- Satu Mesjid Direnovasi Kagum Sama Vladimir Putin – Ribuan Dihancurkan Diam
- Negara Canada Juga Punya Mantra – Tibak 31
Diantara state lain yang gratis naik bus umum adalah Massachusetts. Harvard University dan MIT berlokasi di state ini.
Usulan baik besarnya PBB dan pengguaan pajak tersebut bisa dilakukan dengan cara:
1) Ikut rapat “Dewan Kota” yang jadwal dan agenda rapat diumumkan ke publik. Ini bukan “hearing,” tapi rakyat aktif berdebat di dewan.
2) Petisi
3) Voting
Begitulah cara cara penetapan besarnya pajak dan pengelolan duit pajak dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat di kotamadya atau kabupaten di Amerika Serikat.
Pemerintah, dalam hal ini kepala daerah dan petugas pajak TIDAK bisa semau gue. Mereka mereka hanya PETUGAS rakyat.
Meminjam kata buk Megawati (Ketum PDIP):”Emangnya ini negara embahnya mereka?”
# Posting sebelumnya:
- Gus Dur Dibantu Rizal Ramli Membangun Indonesia TANPA Hutang - Tibak 19
- Qatar Berpesta ditengah Kelaparan dan Kemiskinan Negara Arab Lain
- Jokowi Difitnah PKI Vs KOMUNIS Vladimir Putin Dipuja Puji
- Pria Sejati – Anak ke 8 Elon Musk - Psikologi 23
Sepertinya aku belum pernah menemukan atau membaca tentang Usulan besarnya PBB dan penggunaan pajak di negara ini, atau mungkin memang tidak ada ya hal semacam itu disini? Padahal kelihatannya bagus jika diterapkan juga disini, ikut rapat, voting, dan petisi. Tapi kalau petisi sepertinya kurang familiar di negara ini, orang cenderung malas ikut petisi hihi..
ReplyDeleteIntinya kalau dinegara kita nggak ada yang naik bus gratis Huu...🤣🤣
DeleteBus sekolah yang gratisan aja supirnya males2san. Akhirnya pelajar pada pilih naik angkot yang berbayar.🤣🤣
Kacau kalau begitu, pengelola pajaknya begitu, supir bis juga begitu, sak enake udele dewe 🤣
Delete@Jaey> karena pemimpin kita TIDAK suka demokrasi dan transparasi.....
DeleteThanks-
Rakyat Menentukan Apakah Gratis Naik Bus dari Alokasi Pajak PBB – Tibak 36
Jingga> Kenapa sopirnya malas malasan?..... kan sudah digaji.....
DeleteThanks-
Rakyat Menentukan Apakah Gratis Naik Bus dari Alokasi Pajak PBB – Tibak 36
👍👍
DeleteNaik bus gratis, enak kali ya. Naik duduk terus turun. Modal ngomong “terima kasih”.
ReplyDeleteDi kita jangan kan ikut berdebat, di undang untuk musyawarah desa saja pada malas malasan rakyatnya, kalau pun ada yang berangkat pasti prangkat desa dan beberapa orang yang lagi laper ingin makan gratis.
Dengan keadaan rakyat yang seperti itu pastilah para petinggi hanya cuit cuit formalitas saja. Selanjutnya “sak karepe udele dewe”
rakyat hanya formalitas saja, tetap penguasa penentu segala di kita.....
DeleteThanks-
Rakyat Menentukan Apakah Gratis Naik Bus dari Alokasi Pajak PBB – Tibak 36
beda jauh ya sama negara sebelah
ReplyDeletekita mungkin gengsi naik bus umum gratis.... hehehe
DeleteThanks-
Rakyat Menentukan Apakah Gratis Naik Bus dari Alokasi Pajak PBB – Tibak 36
Apa bisa diterapkan di sini gak ya
ReplyDeletehehehe..... mana mau penguasa kita berbagi kekuasaan...
DeleteThanks-
Rakyat Menentukan Apakah Gratis Naik Bus dari Alokasi Pajak PBB – Tibak 36