Rakyat Biasa - Bukan Hakim yang Memutuskan Hukuman di Pengadilan Amerika Serikat

Di Amerika keputusan pengadilan ditetapkan oleh rakyat biasa, bukan hakim. Rakyat biasa yang dipilih untuk menentukan berat ringannya hukuman terdakwa disebut “JURY.”

Hakim hanya berfungsi memimpin persidangan, agar persidangan berjalan lancar.

Bagaimana JURY dipilih untuk membuat keputusan besar kecilnya hukuman terhadap terdakwa?

Fig 01- Kantor pengadilan negeri di Amerika

Menjadi JURY adalah salah satu kewajiban warga negara, siapa saja wajib menjadi jury jika dipanggil oleh negara.

Ya, siapa saja, termasuk:

- ibu rumahtangga
- supir
- buruh
- dosen
- ilmuwan
- dsb dst…

Fig 02- Salah satu pintu ruang sidang

Apakah sistem jury ada di negara lain?

Ya, ada, tetapi sangat terbatas. Diantara negara yang memakai sistem jury adalah:

- Inggris
- Canada
- Australia
- New Zealand

Fig 03- Salah satu jalan di sisi kota di Amerika Serikat

Kenapa harus ada Jury?

Agar sidang dan keputusannya objektif, tidak terpengaruh oleh kepentingan siapapun!

Jury diseleksi oleh badan independen!

Fig 04- Saat musim gugur

Kemudian mereka akan dilatih atau ditraining, bagaimana agar objektif dalam membuat keputusan hukum.

Training termasuk mempelajari kasus kasus terdahulu, dan bagaimana keputusan kasus kasus tersebut diekskusi oleh jury.

Fig 05- Masyarakat di salah satu sidang pengadilan di Amerika

Dipelajari juga misalnya mengapa terdakwa A mendapat hukuman 10 tahun penjara, sementara si B bebas, padahal kasusnya sama.

Apakah Jury BISA disogok?

TIDAK akan bisa disogok, karena nama nama dan identitas jury itu RAHASIA.

Setelah sidang usai, anggota jury BOLEH mengungkapkan identitasnya. Tapi, biasanya rahasia terus.

Hanya jury yang tahu dirinya sendiri dan di sidang yang mana dia menjadi jury.

Apakah pemerintah bisa mengintervensi keputusan jury?

TIDAK.

Keputusan juri adalah FINAL.

# Posting sebelumnya:

- Apakah Anda Berbakat Menjadi PIKUN?
- Tradisi Pilgub Kepri – Kombinasi antara Melayu dan Pendatang
- Pilpres 2024 - Anies Baswedan dan Politik Identitas