Dalil yang dipakai Orde Baru, jika istri, anak dan handai taulan PEJABAT ikut pileg adalah bahwa posisi legislatif (DPRD atau DPR) itu dipilih oleh rakyat.
Silahkan saja JANGAN pilih kalau TIDAK suka.
Begitu juga jabatan di birokrasi. Sesuka hati pejabat saja meletakkan posisi keluarga dan sohibnya.
Setelah KEBENCIAN terhadap orde baru, apakah nepotisme berakhir?
Sekarang, ternyata, alasan yang sama, dan lebih canggih lagi adalah partai punya hak otonomi untuk menetapkan calon.
Kemudian rakyat silahkan pilih. Kemudian lagi dengan kalimat bully:”jangan nyinyir….jangan banyak bacot.”
Jika memang partai punya hak otonomi dan mekanisme tersendiri, pertanyaannya kemudian:
- Jika pengurus partai yang lain BODOH, kenapa jadi pengurus?
# Rakyat DIPAKSA memilih istri, anak, bisan dari ketua partai atau pejabat berpengaruh.
## 11 October 2020
demokrasi menurut ketua partai..hehehe
ReplyDeleteso true....
DeleteThanks-
Usungan Partai Vs Rakyat DIPAKSA Memilih