Pilgub Kepri 2020 – Kudeta Politik yang Gagal Total

Isdianto unggul, hasil survey terkini

Upaya para pesaing untuk membentuk koalisi besar atau memborong semua partai yang ada dapat diibaratkan sebagai upaya “kudeta” politik di Pilgub Kepri 2020.

Kudeta politik juga termasuk mencegah PKS dan Hanura untuk mendukung pasangan “incumbent” dengan Suryani, seorang politisi dan ustadzah handal.

Disamping itu, opini, distorsi dan hoax di-pabrikasi dan disebarluaskan melalui berbagai media, seolah olah “incumbent” batal berlaga karena hasil survey rendah.

Padahal dari keseluhan pilkada di era reformasi, fakta menunjukkan:

- 70% incumbent menang Pilkada di Indonesia

- 100% incumbent MENANG di Pilgub Kepri

- incumbent TIDAK pernah pada posisi rendah di survey (silahkan saja cek).

-----------------------------------------------------

Publik bertanya tanya: “Ada apa?.” Apa yang sebenarnya telah terjadi?

-----------------------------------------------

Jawaban sederhananya adalah: TAKUT….. Takut bersaing secara “fair” dan bermartabat.

Dalam “ketakutan,” cara terbaik adalah main kayu, main kudeta politik.

Pada tanggal 24 Juli 2020, akhirnya keluar pernyataan dari DPW PKS Kepri bahwa Presiden PKS pusat, Muhammad Sohibul Iman sudah secara resmi mendukung Isdianto – Suryani.

Rekomendasi disampaikan secara verbal (melalui telphon), tinggal menunggu rekomendasi tertulis.

Hampir bersamaan, pada tanggal 27 Juli 2020, presiden Jokowi akan melantik Isdianto sebagai gubernur definitif Kepri.

Meskipun Pilgub Kepri akan berlangsung 5 bulan ke depan, arti politik dari pelantikan ini bisa dimaknakan bahwa presiden Jokowi “menginginkan” pembangunan Kepri dilanjutkan oleh “incumbent.”

------------------------------------------------------

Arti lainnya apa?

- Kudeta politik Gagal total

- Ada restu terselubung dari RI1 untuk incumbent

Atas kenyataan ini, akan semakin kentara kepanikan para penantang incumbent. Dalam beberapa hari ini, tanda tanda panik ini terlihat di media sosial.

Para pendukung calon nepotisme seperti “orang mabuk” ber-argumentasi di medsos, diantaranya:

# menjadi calon adalah hak setiap warga negara, walaupun dengan prestasi TERTINGGI sebagai bini pejabat.

# presiden juga begitu, padahal bini presiden selama Indonesia merdeka TIDAK pernah menjadi calon atau calon wakil bupati, gubernur, dan apalagi calon wakil presiden.

# karena rasa benci makanya anti sama praktik nepotisme. Wow. Jadi kita semua harus mencintai nepotisme? Mencintai bini orang?

Selanjutnya?

Mari kita tunggu badut badut nepotisme berakrobat, kita, sudah barang tentu, sambil ngopi dan tertawa terpingkal pingkal membaca argumen pembenaran dari para badut di medsos.